• --- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta " TERAMPIL " ( T ransparansi, E fektif dan Efesien, R amah, A kuntabel, M odern, Profesional, I ntegritas dan L ow Profil) --- I Situs Resmi PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Peta Situs

Print this pageEmail this to someone

Peta Situs Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

NO

MENU

KODE

A.  INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN
 A.1. INFORMASI PROFIL DAN PELAYANAN DASAR PENGADILAN
1. Profil Pengadilan, Meliputi :
a.  Fungsi, Tugas dan Yurisdiksi Pengadilan  A.1.1a.
b.  Struktur Organisasi Pengadilan  A.1.1b.
c.  Alamat, Telepon, Faximili dan Situs Resmi Pengadilan  A.1.1c.
d.  Daftar Nama Pejabat Dan Hakim Di Pengadilan  A.1.1d.
e.  Profil Singkat Pejabat Struktural / Fungsional, Staff; dan  A.1.1e.
f.  LHKPN Yang Telah Diverifikasi Dan Dikirimkan Oleh KPK  A.1.1f.
2. Prosedur Beracara Untuk Setiap Jenis Perkara Yang Menjadi Kewenangan Pengadilan   A.1.2.
3. Biaya Yang Berhubungan Dengan Proses Penyelesaian Perkara Serta Seluruh Biaya Hak-Hak Kepaniteraan Lain Sesuai Dengan Kewenangan, Tugas Dan Kewajiban Pengadilan   A.1.3.
4. Agenda Sidang Pada Pengadilan Tingkat Pertama   A.1.4.
 A.2.  INFORMASI BERKAITAN DENGAN HAK MASYARAKAT
1. Hak-Hak Para Pihak Yang Berhubungan Dengan Peradilan, Antara Lain Hak Mendapat Bantuan Hukum, Hak Atas Biaya Perkara Cuma-Cuma, Serta Hak-Hak Pokok Dalam Proses Persidangan  A.2.1.
2. Tata Cara Pengaduan Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Hakim Dan Pegawai :  A.2.2.
 a.  Hak-Hak Pelapor Dan Terlapor
 b.  Prosedure Pengaduan
 c.  Mekanisme Pengaduan
 d.  Skema / Alur Penanganan Pengaduan
 e.  Formulir Pengaduan
 f.  Layanan Pengaduan
 g.  Statistik Pengaduan
3. Hak-Hak Pelapor Dugaan Pelanggaran Hakim Dan Pegawai A.2.3.
4. Tata Cara Memperoleh Pelayanan Informasi, Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi Serta Nama Dan Nomor Kontak Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pelayanan Informasi Dan Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi A.2.4.
5. Hak-Hak Pemohon Informasi Dalam Pelayanan Informasi A.2.5.
6. Biaya Untuk Memperoleh Salinan Informasi A.2.6.
 A.3. INFORMASI PROGRAM KERJA, KEGIATAN, KEUANGAN DAN KINERJA PENGADILAN
1. Ringkasan Informasi Tentang Program Dan / Atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan Pengadilan Yang Sekurang-Kurangnya Terdiri Atas : A.3.1.
 a.  Nama Program Dan Kegiatan
 b.  Penanggung Jawab, Pelaksana Program Dan Kegiatan Serta Nomor Telepon Dan / Atau Alamat Yang Dapat Dihubungi
 c.  Target Dan / Atau Capaian Program Dan Kegiatan
 d.  Jadwal Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
 e.  Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunaka, Yang Setidaknya Meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), Dokumen Anggaran Lainnya Seperti Rincian DIPA, Rencana Kerja Anggaran, Proposal Dan Sebagainya
2. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) A.3.2.
3. Ringkasan Laporan Keuangan Yang Sekurang-Kurangnya Terdiri Atas : A.3.3.
 a. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran
 b. Neraca Laporan Arus Kas (SAKPA) dan Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Dengan Standar Akuntansi Yang Berlaku (CaLK)
4. Ringkasan Daftar Aset Dan Inventaris A.3.4.
5. Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang Dan Jasa Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait : A.3.5.
 a.  Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan
 b.  Pengumuman Lelang
 c.  Rencana Pengadaan Barang Dan Jasa
 d.  Tabel Monitoring Barang Dan Jasa
 A.4. INFORMASI LAPORAN AKSES INFORMASI
 Ringkasan Laporan Akses Informasi Yang Sekurang-Kurangnya Terdiri Atas : A.4
 a.  Jumlah Permohonan Informasi Yang Diterima
 b.  Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi
 c.  Jumlah Permohonan Informasi Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya Dan Permohonan Informasi Yang Ditolak
 d.  Alasan Penolakan Permohonan Informasi
A.5. INFORMASI LAIN
Informasi Tentang Pengunjung Website. (info terdapat di footer bawah “Online / Hits”) A.5.
B. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH MAHKAMAH AGUNG
C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK
C.1. UMUM
Seluruh Informasi Lengkap Yang Termasuk Dalam Kategori Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Berkala Oleh Pengadilan dan Mahkamah Agung Sebagaimana Dimaksud Bagian II.A Dan II.B Diatas 2
C.2. INFORMASI TENTANG PERKARA DAN PERSIDANGAN
1. Seluruh Putusan Dan Penetapan Pengadilan, Baik Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Maupun Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap (dalam bentuk fotocopy atau naskah elektronik, bukan salinan resmi) : (info terdapat pada menu putusan dan informasi dan pengaduan) C.2.1.
a. Putusan Tingkat Pertama PTUN Jakarta
b. Putusan Tingkat Banding PT.TUN Jakarta
c. Putusan Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI
2. Informasi Dalam Buku Register Perkara C.2.2.
3. Data Statistik Perkara, Antara Lain : Jumlah Dan Jenis Perkara C.2.3.
4. Tahapan Suatu Perkara Dalam Proses Penanganan Perkara C.2.4.
5. Laporan Penggunaan Biaya Perkara C.2.5.
C.3. INFORMASI TENTANG PENGAWASAN DAN PENDISIPLINAN
1. Jumlah, Jenis dan Gambaran Umum Pelanggaran Yang Ditemukan Pengawas Atau yang Dilaporkan Oleh Masyarakat Serta Tindak Lanjutnya C.3.1.
2. Langkah Yang Tengah Dilakukan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Hakim atau Pegawai Yang Telah Diketahui Publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik) C.3.2.
3. Jumlah Hakim atau Pegawai Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Beserta Jenis Pelanggaran dan Jenis Hukuman yang Dijatuhkan C.3.3.
4. Inisial Nama Dan Unit / Satuan Kerja Hakim atau Pegawai Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin, Jenis Pelanggaran dan Bentuk Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan C.4.4.
5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) C.5.5.
C.4. INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEBIJAKAN DAN HASIL PENELITIAN
1. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Yang Telah Disahkan Atau Ditetapkan C.4.1.
2. Naskah Seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Yang Telah Disahkan Atau Ditetapkan Yang Mengikat Dan / Atau Berdampak Penting Bagi Publik, Yang Sekurang-Kurangnya Terdiri Atas : C.4.2.
 a. Dokumen Pendukung Seperti Naskah Akademis, Kajian Atau Pertimbangan Yang Mendasari Terbitnya Peraturan, Keputusan Atau Kebijakan Tersebut, Dalam Hal Dokumen Tersebut Memang Dipersiapkan.
 b. Masukkan-Masukkan Dari Berbagai Pihak Atas Usulan Peraturan, Keputusan Atau Kebijakan Tersebut, Dalam Hal Tersedia.
 c. Risalah Rapat Dari Proses Pembentukan Peraturan, Keputusan Atau Kebijakan Tersebut Dalam Tahap Setelah Draf Awal Sudah Siap Diskusikan Secara Lebih Luas.
 d. Rancangan Peraturan, Keputusan Atau Kebijakan Tersebut.
 e. Tahap Perumusan Peraturan, Keputusan Atau Kebijakan Tersebut.
3. Pertimbangan Atau Nasehat Hukum Yang Diberikan Mahkamah Agung Sesuai Dengan Kewenangan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. C.4.3.
4. Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. C.4.4.
5. Daftar SertaHasil-Hasil Penelitian Yang Dilakukan. C.4.5.
6. Informasi Dan Kebijakan Yang Disampaikan Oleh Pejabat Pengadilan Dalam Pertemuan Yang Terbuka Untuk Umum. C.4.6.
 C.5. INFORMASI TENTANG ORGANISASI, ADMINISTRASI, PERSONIL DAN KEUANGAN PENGADILAN
1. Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personil Dan Keuangan Pengadilan. C.5.1.
2. Standar Dan Maklumat Pelayanan Pengadilan. C.5.2.
3. Profil Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional Dan Staff yang Meliputi : C.5.3.
 a. Nama;
 b. Riwayat Pekerjaan;
 c.  Posisi;
 d.  Riwayat Pendidikan
 e.  Penghargaan Yang Diterima.
4. Data Statistik Kepegawaian Yang Meliputi Antara Lain Jumla, Komposisi Dan Penyebaran Hakim Dan Pegawai. C.5.4.
5. Anggaran Pengadilan Maupun Unit Pelaksana Teknis Serta Laporan Keuangannya. C.5.5.
6. Surat-Surat Perjanjian Yang Dibuat Pengadilan Dengan Pihak Ketiga Berikut Dokumen Pendukungnya. C.6.6.
7. Surat Menyurat Pimpinan Atau Pejabat Pengadilan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsinya Kecuali Yang Bersifat Rahasia. C.5.7.
8. Agenda Kerja Pimpinan Pengadilan / Satuan Kerja (info terdapat di Kanan Bawah “Kegiatan Pengadilan”) C.5.8.
 C.6. INFORMASI LAIN
 A.  PENGGUNAAN BAHASA INGGRIS
(info terdapat di Kanan Atas “Translate” >>> “Pilih Bahasa”)
C.6.A.
B.  PENGGUNAAN BAHASA ASING NON INGGRIS (info terdapat di Kanan Atas “Translate” >>> “Pilih Bahasa”) C.6.B.

 

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas