Area III – Penataan Sistem Manajemen SDM | Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

--- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta " TERAMPIL " ( T ransparansi, E fektif dan Efesien, R amah, A kuntabel, M odern, Profesional, I ntegritas dan L ow Profil) --- I Situs Resmi PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Area III – Penataan Sistem Manajemen SDM

: Pengelola Website
: September 4, 2021
: zona Integritas

3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
	i.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
		a.	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan (Click Here)
		b.	Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan (Click Here)
		c.	Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja (Click Here)
	ii.	Pola Mutasi Internal
		a.	Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan (Click Here)
		b.	Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan (Click Here)
		c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja (Click Here)
	iii.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
		a.	Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi (Click Here)
		b.	Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai (Click Here)
		c.	Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan (Click Here)
		d.	Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya (Click Here)
		e.	Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) (Click Here)
		f.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja (Click Here)
	iv.	Penetapan Kinerja Individu
		a.	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi (Click Here)
		b.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya (Click Here)
		c.	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik (Click Here)
		d.	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (Click Here)
	v.	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
		a.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan (Click Here)
	vi.	Sistem Informasi Kepegawaian
		a.	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala (Click Here)

3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR REFORM
	i.	Kinerja Individu
		a	Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya (Click Here)
	ii.	Assessment Pegawai
		a	Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai (Click Here)
	iii.	Pelanggaran Disiplin Pegawai
		a	Penurunan pelanggaran disiplin pegawai (Click Here)

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Informasi Cepat

Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Berikut ini adalah Reformasi Birokrasi (RB) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Download Soft Data Dibawah ini :

Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) :

Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Road Map Reformasi Birokrasi (RB) :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan :

Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) :

Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi (RB) PTUN Jakarta.

Elektronik Dokumen (e-doc) Beserta Evidence-Evidence Area I s/d Area VIII Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) :

--------------------- AREA I ---------------------

Program Manajemen Perubahan.

--------------------- AREA II --------------------

Penataan Peraturan Perundang-undangan.

--------------------- AREA III --------------------

Penataan dan Penguatan Organisasi.

--------------------- AREA IV -------------------

Penataan Tata Laksana.

--------------------- AREA V ---------------------

Penataan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur.

--------------------- AREA VI --------------------

Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

--------------------- AREA VII --------------------

Penguatan Pengawasan.

--------------------- AREA VIII -------------------

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Persyaratan Pengajuan Permohonan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Di PTUN Jakarta

Persyaratan Pengajuan Permohonan Berdasarkan Pasal 21 Dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Dan Nomor 5 Tahun 2015 Di PTUN Jakarta.

1. Pasal 21 Undang-Undang No. 30/2014
--------- (Perma No 04 Tahun 2015) ---------

2. Pasal 53 Undang-Undang No. 30/2014
--------- (Perma No 05 Tahun 2015) ---------

3. ------ Perma Nomor 2 Tahun 2016 ------
- Pengadaan Tanah Kepentingan Umum -

4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
--- Tentang Administrasi Pemerintahan ---

Alur Pendaftaran E-Court

Alur tata cara dalam melakukan pendaftaran untuk memperoleh layanan administrasi perkara secara elektronik dengan aplikasi e-Court.

Kunjungi

Panduan E-Court

Panduan e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Kunjungi

Portal Layanan Informasi Perkara & Jadwal Persidangan PTUN Jakarta

Informasi Seputar Perkara Masuk, Perkara Putus (Dismissal, Perlawanan, Tk. Pertama), Perkara Gugur, Perkara Dicabut, Perkara Aktif Tk. Banding, Perkara Aktif Tk. Kasasi, Perkara Aktif Tk. Peninjauan Kembali (PK), Pengawasan Eksekusi dan Informasi Jadwal Persidangan yang Terupdate yang Dapat Diakses Oleh Publik Dimanapun Berada.

Kunjungi

Surat Panggilan Sidang

Informasi Surat Menyurat yang Berisikan Mengenai Seputar Pemberitahuan Panggilan Untuk Menghadiri Sidang Di Persidangan.

Kunjungi

Direktori Putusan PTUN Jakarta

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Telah Diunggah Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang Dapat Diakses Oleh Publik.

Kunjungi

Portal Layanan Pengaduan Online PTUN Jakarta

Informasi Seputar Layanan Pengaduan Secara Online bertujuan untuk membantu serta memberikan pelayanan maupun informasi kepada masyarakat luas, khususnya para pihak yang berperkara maupun tidak berperkara dan juga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Kunjungi

Bantuan Hukum

Informasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu Di Pengadilan dan Juga Melayani Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Survey Kepuasaan Pelayanan Pengadilan

Kuesioner Survey Kepuasan Pelayanan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

1. Formulir survey IKM

2. Formulir survey IPAK

Kunjungi

Whistleblowing System MARI

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia disingkat SIWAS adalah aplikasi Pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Siwas ditujukan untuk anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

Kunjungi

Statistik Pengadilan

Informasi tentang Statistik Penanganan Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.