Area IV – Penguatan Akuntabilitas Kinerja | Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

--- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta " TERAMPIL " ( T ransparansi, E fektif dan Efesien, R amah, A kuntabel, M odern, Profesional, I ntegritas dan L ow Profil) --- I Situs Resmi PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Area IV – Penguatan Akuntabilitas Kinerja

: Pengelola Website
: September 4, 2021
: zona Integritas

4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS
	i.	Keterlibatan Pimpinan
		a.	Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan (Click here)
		b.	Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja (Click here)
		c.	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala (Click here)
	ii.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
		a.	Dokumen perencanaan kinerja sudah ada (Click here)
		b.	Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil (Click here)
		c.	Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) (Click here)
		d.	Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART (Click here)
		e.	Laporan kinerja telah disusun tepat waktu (Click here)
		f.	Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja (Click here)
		g.	Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja (Click here)
		h	Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja (Click here)

4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS REFORM
	i.	Meningkatnya capaian kinerja unit kerja (Click here)
		-	Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih
			- Jumlah Sasaran Kinerja
			- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih
	ii.	Pemberian Reward and Punishment
		-	Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi (Click here)
	iii.	Kerangka Logis Kinerja
		-	Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai? (Click here)

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Informasi Cepat

Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Berikut ini adalah Reformasi Birokrasi (RB) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Download Soft Data Dibawah ini :

Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) :

Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Road Map Reformasi Birokrasi (RB) :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan :

Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) :

Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi (RB) PTUN Jakarta.

Elektronik Dokumen (e-doc) Beserta Evidence-Evidence Area I s/d Area VIII Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) :

--------------------- AREA I ---------------------

Program Manajemen Perubahan.

--------------------- AREA II --------------------

Penataan Peraturan Perundang-undangan.

--------------------- AREA III --------------------

Penataan dan Penguatan Organisasi.

--------------------- AREA IV -------------------

Penataan Tata Laksana.

--------------------- AREA V ---------------------

Penataan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur.

--------------------- AREA VI --------------------

Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

--------------------- AREA VII --------------------

Penguatan Pengawasan.

--------------------- AREA VIII -------------------

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Persyaratan Pengajuan Permohonan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Di PTUN Jakarta

Persyaratan Pengajuan Permohonan Berdasarkan Pasal 21 Dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Dan Nomor 5 Tahun 2015 Di PTUN Jakarta.

1. Pasal 21 Undang-Undang No. 30/2014
--------- (Perma No 04 Tahun 2015) ---------

2. Pasal 53 Undang-Undang No. 30/2014
--------- (Perma No 05 Tahun 2015) ---------

3. ------ Perma Nomor 2 Tahun 2016 ------
- Pengadaan Tanah Kepentingan Umum -

4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
--- Tentang Administrasi Pemerintahan ---

Alur Pendaftaran E-Court

Alur tata cara dalam melakukan pendaftaran untuk memperoleh layanan administrasi perkara secara elektronik dengan aplikasi e-Court.

Kunjungi

Panduan E-Court

Panduan e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Kunjungi

Portal Layanan Informasi Perkara & Jadwal Persidangan PTUN Jakarta

Informasi Seputar Perkara Masuk, Perkara Putus (Dismissal, Perlawanan, Tk. Pertama), Perkara Gugur, Perkara Dicabut, Perkara Aktif Tk. Banding, Perkara Aktif Tk. Kasasi, Perkara Aktif Tk. Peninjauan Kembali (PK), Pengawasan Eksekusi dan Informasi Jadwal Persidangan yang Terupdate yang Dapat Diakses Oleh Publik Dimanapun Berada.

Kunjungi

Surat Panggilan Sidang

Informasi Surat Menyurat yang Berisikan Mengenai Seputar Pemberitahuan Panggilan Untuk Menghadiri Sidang Di Persidangan.

Kunjungi

Direktori Putusan PTUN Jakarta

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Telah Diunggah Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang Dapat Diakses Oleh Publik.

Kunjungi

Portal Layanan Pengaduan Online PTUN Jakarta

Informasi Seputar Layanan Pengaduan Secara Online bertujuan untuk membantu serta memberikan pelayanan maupun informasi kepada masyarakat luas, khususnya para pihak yang berperkara maupun tidak berperkara dan juga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Kunjungi

Bantuan Hukum

Informasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu Di Pengadilan dan Juga Melayani Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Survey Kepuasaan Pelayanan Pengadilan

Kuesioner Survey Kepuasan Pelayanan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

1. Formulir survey IKM

2. Formulir survey IPAK

Kunjungi

Whistleblowing System MARI

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia disingkat SIWAS adalah aplikasi Pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Siwas ditujukan untuk anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

Kunjungi

Statistik Pengadilan

Informasi tentang Statistik Penanganan Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.