• --- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta " TERAMPIL " ( T ransparansi, E fektif dan Efesien, R amah, A kuntabel, M odern, Profesional, I ntegritas dan L ow Profil) --- I Situs Resmi PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Area V – Penguatan Pengawasan

Print this pageEmail this to someone
5. PENGUATAN PENGAWASAN
i. Pengendalian Gratifikasi
a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi (Click Here)
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan (Click Here)
ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian (Click Here)
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan (Click Here)
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi (Click Here)
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait (Click Here)
iii. Pengaduan Masyarakat
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan (Click Here)
b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti (Click Here)
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat (Click Here)
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti (Click Here)
iv. Whistle-Blowing System
a. Whistle Blowing System telah diterapkan (Click Here)
b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System (Click Here)
c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti (Click Here)
v. Penanganan Benturan Kepentingan
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama (Click Here)
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi (Click Here)
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan (Click Here)
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan (Click Here)
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti (Click Here)

 

5. PENGUATAN PENGAWASAN REFORM
i. Mekanisme Pengendalian
- Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang (Click Here)
ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat (Click Here)
- Persentase penanganan pengaduan masyarakat
- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti
- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses
- Jumlah pengaduan masyarakat yang  selesai ditindaklanjuti
iii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) (Click Here)
- Persentase penyampaian LHKPN
- Jumlah yang harus melaporkan
- Kepala satuan kerja
- Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN
- Lainnya
- Jumlah yang sudah melaporkan
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) (Click Here)
- Persentase penyampaian LHKASN
- Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)
- Pejabat administrator (eselon III)
- Pejabat Penawas (eselon IV)
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana
- Jumlah yang sudah melaporkan

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas