Alur Pendaftaran E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

--- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta " TERAMPIL " ( T ransparansi, E fektif dan Efesien, R amah, A kuntabel, M odern, Profesional, I ntegritas dan L ow Profil) --- I Situs Resmi PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Alur Pendaftaran E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

: Pengelola Website
: September 18, 2021
: Informasi Publik

Pendaftaran Perkara E-Court Bagi Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya (Hadir / Daftar di Pengadilan)

Berikut ini Adalah Tahapan-Tahapan Prosedur Pengajuan Gugatan dan Biaya Berperkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Untuk Lebih Jelasnya, Silahkan Dibaca Pada Paragraf Dibawah ini :

Tahapan Pertama :

Pihak Berperkara (Penggugat) Datang Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) Dengan Membawa :

Surat Gugatan Rangkap 8 (Delapan) Disertai Soft Copy Gugatannya dalam bentuk pdf dan word ;
Foto Copy Objek Sengketa Sejumlah 1 (Satu) Eksemplar (Apabila Sudah Ada) Disertai Soft Copy dalam bentuk pdf
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pihak Sejumlah 1 (Satu) Eksemplar disertai Soft Copy dalam bentuk pdf ;
Surat Kuasa Sejumlah 6 (Enam) Eksemplar Disertai Foto Copy Kartu Pengenal Advokat (Apabila Dikuasakan) disertai Soft Copy dalam bentuk pdf
Tanda Bukti Surat Permohonan Keberatan (Upaya Administrasi) berdasarkan Pasal 75 s/d 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan/atau PERMA 06 Tahun 2018 disertai Soft Copy dalam bentuk pdf
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sejumlah 1 (Satu) Eksemplar (Apabila Sudah Ada) Disertai Soft Copy dalam bentuk pdf (Jika Badan Hukum)
Wajib memiliki Akun E-Court bagi Pengguna Terdaftar ;
Wajib memiliki Email bagi pengguna lainnya ;

Tahapan Kedua :

Pendaftar menuju ke Petugas Meja E-Court ;

Tahapan Ketiga :

Petugas Meja E-Court Memeriksa Kelengkapan Berkas dan Meneruskan Berkas yang Telah Selesai Diperiksa Kelengkapannya Kepada Panitera Muda Perkara Untuk Menyatakan Berkas Telah Lengkap atau Tidak Lengkap.

Tahapan Keempat :

Panitera Muda Perkara Meneliti Berkas :

Apabila Berkas Belum Lengkap : Panitera Muda Perkara Mengembalikan Berkas Dengan Melampirkan Daftar Periksa Supaya Penggugat Dapat Melengkapi Kekurangannya;
Apabila Berkas Sudah Lengkap : Dikembalikan Kepada Petugas Meja Pertama/Meja E-Court dan mengunggah Gugatan dan persyaratan lainnya ke dalam sistem E-Court

Tahapan Kelima :

Pihak Penggugat Membayar Panjar Biaya Perkara berdasarkan Virtual Akun pada sistem E-Court

Tahapan Keenam :

Menyerahkan Slip Bukti Penyetoran Kepada Meja E-Court.

Tahapan Ketujuh :

Petugas Kasir Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Sebesar dan Mencatat Dalam Buku Jurnal.

Tahapan Kedelapan :

Petugas Meja Kedua Mencatat Gugatan Dalam Buku Register Induk Perkara. Petugas Meja Pertama Memproses Gugatan.

Tahapan Kesembilan :

Petugas Meja Pertama Memasukan Posita dan Petitum Gugatan Dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP ).

Tahapan Kesepuluh :

Petugas Meja Pertama Menyerahkan SKUM dan Salinan Gugatan yang Telah Didaftar Serta Telah Ditandatangani Oleh Panitera Kepada Pihak Penggugat. PENDAFTARAN SELESAI

Selanjutnya Pihak – Pihak Berperkara akan Dipanggil Melalui Surat Tercatat Menghadap Ke Pengadilan Untuk : Dismissal Proses / Pemeriksaan Persiapan / Persidangan.

Catatan yang wajib daftar di PTSP Pengadilan ;

Pengguna Lainnya (Bukan Advokat) untuk mendaftar gugatan dan Prodeo (biaya cuma-cuma);
Pengguna Terdaftar (Advokat) / Pengguna Lainnya (Non Advokat) yang mendaftar perlawanan terhadap penetapan Ketua Pengadilan ;
Pengguna Terdaftar (Advokat) / Pengguna Lainnya (Non Advokat) yang mendaftar Perkara Keterbukaan Informasi ;

untuk selebihnya bisa dilakukan pendaftaraan diluar Pengadilan (tanpa harus hadi di PTSP Pengadilan)

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Informasi Cepat

Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Berikut ini adalah Reformasi Birokrasi (RB) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Download Soft Data Dibawah ini :

Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) :

Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Road Map Reformasi Birokrasi (RB) :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan :

Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) :

Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi (RB) PTUN Jakarta.

Elektronik Dokumen (e-doc) Beserta Evidence-Evidence Area I s/d Area VIII Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) :

--------------------- AREA I ---------------------

Program Manajemen Perubahan.

--------------------- AREA II --------------------

Penataan Peraturan Perundang-undangan.

--------------------- AREA III --------------------

Penataan dan Penguatan Organisasi.

--------------------- AREA IV -------------------

Penataan Tata Laksana.

--------------------- AREA V ---------------------

Penataan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur.

--------------------- AREA VI --------------------

Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

--------------------- AREA VII --------------------

Penguatan Pengawasan.

--------------------- AREA VIII -------------------

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Persyaratan Pengajuan Permohonan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Di PTUN Jakarta

Persyaratan Pengajuan Permohonan Berdasarkan Pasal 21 Dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Dan Nomor 5 Tahun 2015 Di PTUN Jakarta.

1. Pasal 21 Undang-Undang No. 30/2014
--------- (Perma No 04 Tahun 2015) ---------

2. Pasal 53 Undang-Undang No. 30/2014
--------- (Perma No 05 Tahun 2015) ---------

3. ------ Perma Nomor 2 Tahun 2016 ------
- Pengadaan Tanah Kepentingan Umum -

4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
--- Tentang Administrasi Pemerintahan ---

Alur Pendaftaran E-Court

Alur tata cara dalam melakukan pendaftaran untuk memperoleh layanan administrasi perkara secara elektronik dengan aplikasi e-Court.

Kunjungi

Panduan E-Court

Panduan e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Kunjungi

Portal Layanan Informasi Perkara & Jadwal Persidangan PTUN Jakarta

Informasi Seputar Perkara Masuk, Perkara Putus (Dismissal, Perlawanan, Tk. Pertama), Perkara Gugur, Perkara Dicabut, Perkara Aktif Tk. Banding, Perkara Aktif Tk. Kasasi, Perkara Aktif Tk. Peninjauan Kembali (PK), Pengawasan Eksekusi dan Informasi Jadwal Persidangan yang Terupdate yang Dapat Diakses Oleh Publik Dimanapun Berada.

Kunjungi

Surat Panggilan Sidang

Informasi Surat Menyurat yang Berisikan Mengenai Seputar Pemberitahuan Panggilan Untuk Menghadiri Sidang Di Persidangan.

Kunjungi

Direktori Putusan PTUN Jakarta

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Telah Diunggah Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang Dapat Diakses Oleh Publik.

Kunjungi

Portal Layanan Pengaduan Online PTUN Jakarta

Informasi Seputar Layanan Pengaduan Secara Online bertujuan untuk membantu serta memberikan pelayanan maupun informasi kepada masyarakat luas, khususnya para pihak yang berperkara maupun tidak berperkara dan juga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Kunjungi

Bantuan Hukum

Informasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu Di Pengadilan dan Juga Melayani Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Survey Kepuasaan Pelayanan Pengadilan

Kuesioner Survey Kepuasan Pelayanan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

1. Formulir survey IKM

2. Formulir survey IPAK

Kunjungi

Whistleblowing System MARI

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia disingkat SIWAS adalah aplikasi Pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Siwas ditujukan untuk anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

Kunjungi

Statistik Pengadilan

Informasi tentang Statistik Penanganan Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.