• --- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta " TERAMPIL " ( T ransparansi, E fektif dan Efesien, R amah, A kuntabel, M odern, Profesional, I ntegritas dan L ow Profil) --- I Situs Resmi PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Biaya Pelayanan Informasi

Print this pageEmail this to someone

Biaya Pelayanan Informasi

Berikut ini Adalah Biaya Pelayanan Informasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Klik Tautan Dibawah ini :

  • Dasar Hukum :
  1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
  2. Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2.TUN1/350/HM.02.1/V/2011, Tentang Standar Perolehan Biaya Permohonan Informasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

 

Klarifikasi :

  • Biaya Perolehan Informasi Dibebankan Kepada Pemohon;
  • Biaya Perolehan Informasi Sebagaimana Dimaksud Butir 1 Terdiri atas Biaya Penggandaan (misalnya fotokopi) Informasi yang Dimohonkan Serta Biaya Transportasi Untuk Melakukan Penggandaan Tersebut;
  • Biaya Penggandaan Sebagaimana Dimaksud Butir 2 Adalah Biaya Riil yang Ditetapkan Oleh Penyedia Jasa Pelayanan Penggandaan;
  • Atasan PPID Menetapkan Biaya Riil Transportasi Untuk Melakukan Penggandaan Informasi Sebagaimana Dimaksud Butir 2 Dengan Memperhatikan Kondisi Wilayah, Dalam Hal Biaya Tersebut Diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan);
  • Terhadap Permohonan Informasi Mengenai Penggandaan Putusan atau Penetapan Tidak Dikenakan Biaya Leges Karena yang Dapat Diberikan Kepada Pemohon Bukan Merupakan Salinan Resmi.

 

 

*) Sumber Informasi :

*) Tim Pelaksana Pelayanan Informasi (PPID) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Pencarian

Informasi Cepat

Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Berikut ini adalah Reformasi Birokrasi (RB) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Download Soft Data Dibawah ini :

Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) :

Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Road Map Reformasi Birokrasi (RB) :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan :

Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) :

Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi (RB) PTUN Jakarta.

Elektronik Dokumen (e-doc) Beserta Evidence-Evidence Area I s/d Area VIII Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) :

--------------------- AREA I ---------------------

Program Manajemen Perubahan.

--------------------- AREA II --------------------

Penataan Peraturan Perundang-undangan.

--------------------- AREA III --------------------

Penataan dan Penguatan Organisasi.

--------------------- AREA IV -------------------

Penataan Tata Laksana.

--------------------- AREA V ---------------------

Penataan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur.

--------------------- AREA VI --------------------

Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

--------------------- AREA VII --------------------

Penguatan Pengawasan.

--------------------- AREA VIII -------------------

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Persyaratan Pengajuan Permohonan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Di PTUN Jakarta

Persyaratan Pengajuan Permohonan Berdasarkan Pasal 21 Dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Dan Nomor 5 Tahun 2015 Di PTUN Jakarta.

1. Pasal 21 Undang-Undang No. 30/2014
--------- (Perma No 04 Tahun 2015) ---------

2. Pasal 53 Undang-Undang No. 30/2014
--------- (Perma No 05 Tahun 2015) ---------

3. ------ Perma Nomor 2 Tahun 2016 ------
- Pengadaan Tanah Kepentingan Umum -

4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
--- Tentang Administrasi Pemerintahan ---

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2016.
1. Kepaniteraan
2. Kesekretariatan

Surat Pemberlakuan Penomoran Perkara Tata Usaha Negara (TUN)

Surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pemberlakuan Penomoran Perkara Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Kunjungi
Portal Layanan Informasi Perkara & Jadwal Persidangan PTUN Jakarta

Informasi Seputar Perkara Masuk, Perkara Putus (Dismissal, Perlawanan, Tk. Pertama), Perkara Gugur, Perkara Dicabut, Perkara Aktif Tk. Banding, Perkara Aktif Tk. Kasasi, Perkara Aktif Tk. Peninjauan Kembali (PK), Pengawasan Eksekusi dan Informasi Jadwal Persidangan yang Terupdate yang Dapat Diakses Oleh Publik Dimanapun Berada.

Kunjungi
Surat Panggilan Sidang

Informasi Surat Menyurat yang Berisikan Mengenai Seputar Pemberitahuan Panggilan Untuk Menghadiri Sidang Di Persidangan.

Kunjungi
Direktori Putusan PTUN Jakarta

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Telah Diunggah Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang Dapat Diakses Oleh Publik.

Kunjungi
SMS Pelayanan Pengaduan PTUN Jakarta

Informasi Pelayanan Pengaduan Berupa SMS yang Dapat Diakses Oleh Publik Dimanapun Berada Dengan Menggunakan Handphone / Mobile Phone Di Nomor : 085286536920.

Kunjungi
Bantuan Hukum

Informasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu Di Pengadilan dan Juga Melayani Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara.

Kunjungi
Survey Kepuasan Pelayanan PTUN Jakarta

Kuesioner Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

1. Formulir survey

2. Hasil survei

Portal Layanan Pengaduan Online PTUN Jakarta

Informasi Seputar Layanan Pengaduan Secara Online bertujuan untuk membantu serta memberikan pelayanan maupun informasi kepada masyarakat luas, khususnya para pihak yang berperkara maupun tidak berperkara dan juga sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan yang Dapat Diakses Oleh Publik Dimanapun Berada.

Kunjungi
Whistleblowing System MARI

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia disingkat SIWAS adalah aplikasi Pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Siwas ditujukan untuk anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

Kunjungi
Statistik Pengadilan

Informasi tentang Statistik Penanganan Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Kunjungi

Kegiatan Pengadilan

Visitor Online

Hari ini
43

Pengunjung

3

Online

Tuesday, 13 April 2021