S I P P
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau Disingkat SIPP Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dapat Diakses Dengan Alamat Domain : sipp.ptun-jakarta.go.id
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau Disingkat SIPP Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dapat Diakses Dengan Alamat Domain : sipp.ptun-jakarta.go.id
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
Berikut ini adalah Reformasi Birokrasi (RB) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Download Soft Data Dibawah ini :
Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) :
Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.
Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035.
Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) :
Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi (RB) PTUN Jakarta.
Elektronik Dokumen (e-doc) Beserta Evidence-Evidence Area I s/d Area VIII Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) : Program Manajemen Perubahan.
--------------------- AREA I ---------------------
--------------------- AREA II --------------------
Penataan Peraturan Perundang-undangan. Penataan dan Penguatan Organisasi. Penataan Tata Laksana. Penataan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur. Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Penguatan Pengawasan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
--------------------- AREA III --------------------
--------------------- AREA IV -------------------
--------------------- AREA V ---------------------
--------------------- AREA VI --------------------
--------------------- AREA VII --------------------
--------------------- AREA VIII -------------------
Persyaratan Pengajuan Permohonan Berdasarkan Pasal 21 Dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Dan Nomor 5 Tahun 2015 Di PTUN Jakarta.
1. Pasal 21 Undang-Undang No. 30/2014
--------- (Perma No 04 Tahun 2015) ---------
2. Pasal 53 Undang-Undang No. 30/2014
--------- (Perma No 05 Tahun 2015) ---------
3. ------ Perma Nomor 2 Tahun 2016 ------
- Pengadaan Tanah Kepentingan Umum -
4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
--- Tentang Administrasi Pemerintahan ---
Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2016.
1. Kepaniteraan
2. Kesekretariatan
Surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pemberlakuan Penomoran Perkara Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).
Informasi Seputar Perkara Masuk, Perkara Putus (Dismissal, Perlawanan, Tk. Pertama), Perkara Gugur, Perkara Dicabut, Perkara Aktif Tk. Banding, Perkara Aktif Tk. Kasasi, Perkara Aktif Tk. Peninjauan Kembali (PK), Pengawasan Eksekusi dan Informasi Jadwal Persidangan yang Terupdate yang Dapat Diakses Oleh Publik Dimanapun Berada.
Informasi Surat Menyurat yang Berisikan Mengenai Seputar Pemberitahuan Panggilan Untuk Menghadiri Sidang Di Persidangan.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Telah Diunggah Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang Dapat Diakses Oleh Publik.
Informasi Pelayanan Pengaduan Berupa SMS yang Dapat Diakses Oleh Publik Dimanapun Berada Dengan Menggunakan Handphone / Mobile Phone Di Nomor : 085286536920.
Informasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu Di Pengadilan dan Juga Melayani Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara.
Kuesioner Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Informasi Seputar Layanan Pengaduan Secara Online bertujuan untuk membantu serta memberikan pelayanan maupun informasi kepada masyarakat luas, khususnya para pihak yang berperkara maupun tidak berperkara dan juga sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan yang Dapat Diakses Oleh Publik Dimanapun Berada.
Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia disingkat SIWAS adalah aplikasi Pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Siwas ditujukan untuk anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.
Informasi tentang Statistik Penanganan Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Silahkan Klik Tautan Diatas Agar Dapat Terhubung Ke Situs Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI.
Silahkan Klik Tautan Diatas Agar Dapat Terhubung Ke Situs Direktorat Jenderal Badilmiltun. MA-RI.
Silahkan Klik Tautan Diatas Agar Dapat Terhubung Ke Situs Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
Silahkan Klik Tautan Diatas Agar Dapat Terhubung Ke Situs Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Silahkan Klik Tautan Diatas Agar Dapat Terhubung Ke Situs Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Silahkan Klik Tautan Diatas Agar Dapat Terhubung Ke Situs E Court Mahkamah Agung RI
4
Online