Wilayah Yurisdiksi

Berikut ini Wilayah Yurisdiksi PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA (PTUN Jakarta) :

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PT.TUN Jakarta) yang membawahi 6 (enam) Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yaitu :

PTUN Jakarta

(Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950, Tlp : (021) 4805256, Fax : (021) 4803856, Web-Site : www.ptun-jakarta.go.id, Email : admin@ptun-jakarta.go.id or jakarta@ptun.org

PTUN Bandung
(Jl. Diponegoro Nomor : 34, Bandung 40115, Tlp : 022 – 7271865)

PTUN Banjarmasin
(Jl. Hasan Basri 32 Kayutangi, Banjarmasin, Tlp : 0511 – 300393)

PTUN Pontianak
(Jl. A. Yani 10 Pontianak 78124, Tlp : 0561 – 30517, 40125)

PTUN Samarinda
(Jl. Bung Tomo – Samarinda 75132, Tlp : 0541 – 262062)

PTUN Palangkaraya
(Jl. Cilik Riwut KM. 5 Palangkaraya 73112, Tlp : 0536 – 31165)

PTUN Serang
(Jl. Tubagus Suwandi, Nomor 2 E, F, G, Ciracas, Serang, Tlp: 0254-214085-214855)

Adapun Wilayah Hukum PTUN Jakarta Meliputi Wilayah Administratif Pemerintah Provinsi DKI JAKARTA, Yang Terdiri Dari :

1. Jakarta Pusat.
2. Jakarta Selatan.
3. Jakarta Utara.
4. Jakarta Timur.
5. Jakarta Barat, dan
6. Kepulauan Seribu.

Adapun Batas-batas Meliputi :

1. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Laut Jawa.
2. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jawa Barat.
3. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Banten.
4. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Jawa Barat.

Informasi Cepat

Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Berikut ini adalah Reformasi Birokrasi (RB) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Download Soft Data Dibawah ini :

Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) :

Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Road Map Reformasi Birokrasi (RB) :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan :

Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) :

Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi (RB) PTUN Jakarta.

Elektronik Dokumen (e-doc) Beserta Evidence-Evidence Area I s/d Area VIII Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) :

--------------------- AREA I ---------------------

Program Manajemen Perubahan.

--------------------- AREA II --------------------

Penataan Peraturan Perundang-undangan.

--------------------- AREA III --------------------

Penataan dan Penguatan Organisasi.

--------------------- AREA IV -------------------

Penataan Tata Laksana.

--------------------- AREA V ---------------------

Penataan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur.

--------------------- AREA VI --------------------

Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

--------------------- AREA VII --------------------

Penguatan Pengawasan.

--------------------- AREA VIII -------------------

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Persyaratan Pengajuan Permohonan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Di PTUN Jakarta

Persyaratan Pengajuan Permohonan Berdasarkan Pasal 21 Dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Dan Nomor 5 Tahun 2015 Di PTUN Jakarta.

1. Pasal 21 Undang-Undang No. 30/2014
--------- (Perma No 04 Tahun 2015) ---------

2. Pasal 53 Undang-Undang No. 30/2014
--------- (Perma No 05 Tahun 2015) ---------

3. ------ Perma Nomor 2 Tahun 2016 ------
- Pengadaan Tanah Kepentingan Umum -

4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
--- Tentang Administrasi Pemerintahan ---

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2016.
1. Kepaniteraan
2. Kesekretariatan

Surat Pemberlakuan Penomoran Perkara Tata Usaha Negara (TUN)

Surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pemberlakuan Penomoran Perkara Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Kunjungi

Portal Layanan Informasi Perkara & Jadwal Persidangan PTUN Jakarta

Informasi Seputar Perkara Masuk, Perkara Putus (Dismissal, Perlawanan, Tk. Pertama), Perkara Gugur, Perkara Dicabut, Perkara Aktif Tk. Banding, Perkara Aktif Tk. Kasasi, Perkara Aktif Tk. Peninjauan Kembali (PK), Pengawasan Eksekusi dan Informasi Jadwal Persidangan yang Terupdate yang Dapat Diakses Oleh Publik Dimanapun Berada.

Kunjungi

Surat Panggilan Sidang

Informasi Surat Menyurat yang Berisikan Mengenai Seputar Pemberitahuan Panggilan Untuk Menghadiri Sidang Di Persidangan.

Kunjungi

Direktori Putusan PTUN Jakarta

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Telah Diunggah Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang Dapat Diakses Oleh Publik.

Kunjungi

SMS Pelayanan Pengaduan PTUN Jakarta

Informasi Pelayanan Pengaduan Berupa SMS yang Dapat Diakses Oleh Publik Dimanapun Berada Dengan Menggunakan Handphone / Mobile Phone Di Nomor : 085286536920.

Kunjungi

Bantuan Hukum

Informasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu Di Pengadilan dan Juga Melayani Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Survey Kepuasan Pelayanan PTUN Jakarta

Kuesioner Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

1. Formulir survey

2. Hasil survei

Portal Layanan Pengaduan Online PTUN Jakarta

Informasi Seputar Layanan Pengaduan Secara Online bertujuan untuk membantu serta memberikan pelayanan maupun informasi kepada masyarakat luas, khususnya para pihak yang berperkara maupun tidak berperkara dan juga sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan yang Dapat Diakses Oleh Publik Dimanapun Berada.

Kunjungi

Whistleblowing System MARI

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia disingkat SIWAS adalah aplikasi Pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Siwas ditujukan untuk anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

Kunjungi

Statistik Pengadilan

Informasi tentang Statistik Penanganan Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Kunjungi

Kegiatan Pengadilan

Hari ini
184

Pengunjung

Online

Tuesday, 19 November 2019

Wilayah Yurisdiksi