Jakarta, 16 Juli 2026 – Ketua dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Kamis, 16 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung secara langsung di Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) ini membahas Rancangan Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pola Promosi dan Mutasi Jabatan Kepaniteraan pada Badan Peradilan yang Berada di Bawah Mahkamah Agung sebagai bagian dari penyusunan naskah urgensi Tahun Anggaran 2026.
Focus Group Discussion tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan para pimpinan pengadilan dan unsur kepaniteraan untuk memberikan masukan, bertukar pandangan, serta menyampaikan rekomendasi terhadap rancangan perubahan kebijakan promosi dan mutasi jabatan kepaniteraan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyusun regulasi yang mampu menjawab kebutuhan organisasi sekaligus memperkuat sistem pembinaan karier di lingkungan badan peradilan.
Dalam pelaksanaannya, para peserta mendiskusikan berbagai aspek yang menjadi dasar penyempurnaan kebijakan, mulai dari mekanisme promosi dan mutasi, penguatan sistem pembinaan berbasis kompetensi, hingga penerapan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengembangan karier aparatur kepaniteraan. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika organisasi peradilan.
Melalui forum diskusi ini, diharapkan terwujud pola promosi dan mutasi jabatan kepaniteraan yang semakin profesional, adil, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan yang dihasilkan nantinya diharapkan mampu mendukung efektivitas organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan.
Partisipasi aktif Ketua dan Panitera PTUN Jakarta dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen PTUN Jakarta untuk terus mendukung penguatan tata kelola kelembagaan serta pengembangan sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Dengan berkontribusi dalam penyusunan kebijakan strategis Mahkamah Agung, PTUN Jakarta terus berupaya mewujudkan peradilan yang modern, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
