MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950
Tlp : (021) 22859672 Email : ptun.jakarta@gmail.com

Prosedur Pengajuan dan Biaya Perkara

Senin, 29 Januari 2024 |  admin web |  Dibaca : 474 kali

Prosedur Pengajuan Gugatan dan Biaya Perkara

Berikut ini Adalah Tahapan-Tahapan Prosedur Pengajuan Gugatan dan Biaya Berperkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Untuk Lebih Jelasnya, Silahkan Dibaca Pada Paragraf Dibawah ini :

  • Tahapan Pertama :

Pihak Berperkara Bukan Advokat (PENGGUNA LAIN) Datang Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) Dengan Membawa :

(CATATAN : PIHAK BERPERKARA KHUSUSNYA PENGGUNA TERDAFTAR  TIDAK PERLU DATANG KE PTSP PTUN JAKARTA UNTUK MENDAFTARKAN GUGATAN BIASA KECUALI GUGATAN KHUSUS / SENGKETA KHUSUS DAN/ATAU SEDANG GANGGUAN TEKNIS PADA SISTEM INFORMASI PENGADILAN )

  • Tahapan Kedua :

Pendaftar menuju ke Petugas  Meja E-Court dengan membawa :

  • Surat Gugatan Rangkap 7 (Tujuh) Disertai Soft Copy Gugatannya dalam bentuk pdf  dan word ;
  • Foto Copy Objek Sengketa Sejumlah 1 (Satu) Eksemplar (Apabila Sudah Ada) Disertai Soft Copy  dalam bentuk pdf
  • Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pihak Sejumlah 1 (Satu) Eksemplar disertai Soft Copy  dalam bentuk pdf ;
  • Tanda Bukti Surat Permohonan Keberatan (Upaya Administrasi) berdasarkan Pasal 75 s/d 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan/atau PERMA 06 Tahun 2018 disertai Soft Copy  dalam bentuk pdf
  • Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sejumlah 1 (Satu) Eksemplar (Apabila Sudah Ada) Disertai Soft Copy  dalam bentuk pdf (Jika Badan Hukum)
  • Wajib memiliki email;
  • Tahapan Ketiga :

Petugas Meja E-Court Memeriksa Kelengkapan Berkas dan Meneruskan Berkas yang Telah Selesai Diperiksa Kelengkapannya Kepada Panitera Muda Perkara Untuk Menyatakan Berkas Telah Lengkap atau Tidak Lengkap.

  • Tahapan Keempat :

Panitera Muda Perkara Meneliti Berkas :

  • Apabila Berkas Belum Lengkap : Panitera Muda Perkara Mengembalikan Berkas Dengan Melampirkan Daftar Periksa Supaya Penggugat Dapat Melengkapi Kekurangannya;
  • Apabila Berkas Sudah Lengkap : Dikembalikan Kepada Petugas Meja Pertama/Meja E-Court dan mengunggah Gugatan dan persyaratan lainnya ke dalam sistem E-Court
  • Tahapan Kelima :

Pihak Penggugat Membayar Panjar Biaya Perkara berdasarkan Virtual Akun pada sistem E-Court sebesar RP. 900.000, – (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

  • Tahapan Keenam :

Menyerahkan Slip Bukti Penyetoran Kepada Meja E-Court.

  • Tahapan Ketujuh :

Petugas Kasir Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Sebesar dan  Mencatat Dalam Buku Jurnal.

  • Tahapan Kedelapan :

Petugas Meja Kedua Mencatat Gugatan Dalam Buku Register Induk Perkara. Petugas Meja Pertama Memproses Gugatan.

  • Tahapan Kesembilan :

Petugas Meja Pertama/Meja e-Court Memasukan Posita dan Petitum Gugatan Dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP ).

  • Tahapan Kesepuluh :

Petugas Meja Pertama/Meja e-Court Menyerahkan SKUM dan Salinan Gugatan yang Telah Didaftar Serta Telah Ditandatangani Oleh Panitera Kepada Pihak Penggugat. PENDAFTARAN SELESAI. Selanjutnya Pihak Pendaftar  akan Dipanggil Melalui e-Summon (Panggilan Elektronik/email) bagi pihak Tergugat/Terlawan/Termohon pertama kali akan dipanggil dengan Surat Tercatat untuk Menghadap Ke Pengadilan.

Pendaftaraan Calon Pihak ke – 3 (Tiga)

 

Syarat Umum Dokumen Calon Pihak Ke-3 Perorangan 

1. Surat Permohonan sebagai calon pihak ke – 3 ( 8 ex dan Softcopy word dan pdf)

2. Surat Kuasa (jika dikuasakan) (6 ex dan Softcopy  pdf)

3. KTP Prinsipal (1 ex dan Softcopy pdf)

4. Objek Sengketa (1 ex dan Softcopy pdf)

5. Akun e-Court atau Alamat email .

 

Syarat Umum Dokumen Calon Pihak Ke-3 Badan Hukum

1. Surat Permohonan sebagai calon pihak ke – 3 ( 8 ex dan Softcopy word dan pdf)

2. Surat Kuasa (jika dikuasakan) (6 ex dan Softcopy  pdf)

3. KTP Prinsipal (1 ex dan Softcopy pdf)

4. Objek Sengketa (1 ex dan Softcopy pdf)

5. Akun e-Court atau Alamat email ;

6. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum ;

 

Prosedur 

Prosedur Teknis Pengajuan Calon Pihak ke – 3 (Tiga) dan  berdasarkan SK KMA 363  Tahun 2022 dalam acara pemeriksaan persiapan :

  • Tahap Pertama : Calon Pihak ke – 3 (Tiga) Wajib menghadiri ke persidangan (diruang sidang) dengan membawa persyaratan sesuai dengan Pasal 83 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ;
  • Tahap Kedua : Calon Pihak ke – 3 (Tiga)  wajib memberikan dokumen persyaratan kepada meja e-court ;
  • Tahap Ketiga : Meja e-court mengunggah kelengkapan dokumen calon pihak-3 ke e-Court dan memblokir sementara alamat email sampai dengan adanya penetapan pihak ke- 3 / sikap majelis  ;
  • Tahap Keempat : Petugas Meja Persuratan menerima dokumen calon pihak ke – 3 dan memberikan tanda terima  calon pihak ke – 3 ;
  • Tahap Kelima : Calon Pihak ke 3 menyimpan Nomor APLIKASI SI-PITUNG dengan Nomor WHATSAPP BOOTS 088299949929 kemudian daftar dengan menggunakan format  ketik sidang#Nomor Perkara* Contoh sidang#21/G/2021/PTUN.JKT ( JADWAL SIDANG MENDATANG) dan/atau infoperkara#Nomor Perkara. Contoh : infoperkara#21/G/2021/PTUN.JKT ( INFORMASI PERKARA) 
  • Tahap Keenam : Jika sudah ditetapkan sebagai pihak ke – 3  maka Penetapan bisa diambil di PTSP dan/atau download di Sistem Infromasi Pengadilan (e-Court) sebelum download agar membayar PNBP berdasarkan VA e-Court. untuk Surat permohonan dan surat kuasa bisa diambil di PTSP ;
  • Tahap Ketujuh : Meja e-Court mengaktifkan alamat email pihak ke-3 ;

(Catatan :  Sebelum adanya Penetapan/Putusan Sela untuk Surat Permohonan dan Surat Kuasa agar tidak didaftarkan dahulu, cukup diberikan tanda terima dari PTSP, Karena hal dimaksud berkaitan pendaftaran Email pada Sistem Informasi Pengadilan)

Prosedur Teknis Pengajuan Calon Pihak ke – 3 (Tiga) dan berdasarkan SK KMA 363  Tahun 2022 dalam persidangan e-Court :

  • Tahap Pertama : Calon Pihak ke – 3 (Tiga)  wajib memberikan dokumen persyaratan kepada meja e-court ;
  • Tahap Kedua : Meja e-court mengunggah kelengkapan dokumen calon pihak-3 ke e-Court dan memblokir sementara alamat email sampai dengan adanya penetapan pihak ke- 3 / sikap majelis  ;
  • Tahap Ketiga : Petugas Meja Persuratan menerima dokumen calon pihak ke – 3 dan memberikan tanda terima  calon pihak ke – 3 ;
  • Tahap Keempat : Calon Pihak ke 3 menyimpan Nomor APLIKASI SI-PITUNG dengan Nomor WHATSAPP BOOTS 088299949929 kemudian daftar dengan menggunakan format  ketik sidang#Nomor Perkara* Contoh sidang#21/G/2021/PTUN.JKT ( JADWAL SIDANG MENDATANG) dan/atau infoperkara#Nomor Perkara. Contoh : infoperkara#21/G/2021/PTUN.JKT ( INFORMASI PERKARA)  ;
  • Tahap Kelima : Jika sudah ditetapkan sebagai pihak ke – 3  maka Penetapan bisa diambil di PTSP dan/atau download di Sistem Infromasi Pengadilan (e-Court) sebelum download agar membayar PNBP berdasarkan VA e-Court. untuk Surat permohonan dan surat kuasa bisa diambil di PTSP ; ;
  • Tahap Keenam : Meja e-Court mengaktifkan alamat email pihak ke-3 ;

(Catatan :  Sebelum adanya Penetapan/Putusan Sela untuk Surat Permohonan dan Surat Kuasa agar tidak didaftarkan dahulu, cukup diberikan tanda terima dari PTSP, Karena hal dimaksud berkaitan pendaftaran Email pada Sistem Informasi Pengadilan)

Jam Pelayanan

 Pendaftaran Perkara

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan melalui tautan berikut

Lebih Lanjut

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan melalui tautan berikut :

Lebih Lanjut

Informasi Alur  Pendaftaran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Selengkapnya

 Informasi Cepat

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi & PK

Lebih Lanjut

Pemberian layanan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat Tidak mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Informasikan dan laporkan perbuatan berindikasi terjadinya pelanggaran di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Jakarta

Lebih Lanjut

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

Lebih Lanjut

Statistik Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Lebih Lanjut

 Survei IKM dan IPAK

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Formulir Survei IKM

Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Formulir Survei IPAK

 Kegiatan Pengadilan

28 Mar

Rapat Bulanan Maret
 Tautan
Online
2
Hari Ini
500
Kemarin
298
Total Pengunjung
34523
Voice Call

Layanan Informasi Melalui Telepon.

 (021) 22859672
Online Chat

Layanan Informasi Melalui Chat SI PITUNG Virtual Asisten PTUN Jakarta.

 Klik Mulai Percakapan/Kirim Pesan