
SEMINAR DAN PEMBINAAN DALAM RANGKA HUT PERATUN KE 28 TAHUN 2019
JDIH-PTUN Jakarta. Sayup-sayup terdengar Dalam Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) ke 28 Tahun 2019. Keluarga Besar Peradilan Tata Usaha Negara Menyelenggarakan Kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) ke 28 Tahun 2019.

Pembinaan Oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2018
JDIH-PTUN Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Ibu Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH

Penandatanganan Pakta Integritas dan Rapat Bulanan Bulan Januari Tahun 2019
JDIH-PTUN Jakarta, Jumat, 4 Januari 2019. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, H. Ujang Abdullah, SH., M.Si., Memimpin Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas. Acara yang Dimulai Pukul 08.00 WIB., dan dilanjutkan dengan Rapat Bulanan Bulan Januari 2019

Live Streaming Peluncuran Aplikasi SIKEP Ver 3.1.0
JDIH – PTUN JAKARTA. Senin, 20 Desember 2018., Bertempat Di Lobby Lantai II Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kegiatan Nonton With Live Streaming Peluncuran Apliksi SIKEP versi 3.1.0.

Fit dan Proper Test Baperjakat Calon Juru Sita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartra
Jakarta – JDIH PTUN JAKARTA. Rabu, 19 Desember 2018., bertempat di ruang Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Rapat Bulanan Bulan Desember 2018
Jakarta – JDIH PTUN JAKARTA. Senin, 17 Desember 2018., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, H. Ujang Abdullah, SH., M.Si., Memimpin Jalannya Agenda Kegiatan Rapat Rutin Bulanan Bulan Desember Tahun 2018.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pimpin Upacara Peringatan Hari Korpri Ke-47 Tahun 2018 dan Rapat Bulanan Bulan November
Jakarta – JDIH PTUN JAKARTA. Kamis, 29 November 2018., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan Ke-73 Tahun 2018
Jakarta – JDIH PTUN Jakarta. Senin, 12 November 2018. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, H. Ujang Abdullah, SH., M.Si.,

Pengambilan Sumpah Jabatan Panitera Muda Perkara dan Panitera Pengganti PTUN Jakarta
Jakarta – JDIH PTUN Jakarta.. Jumat, 09 November 2018., Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Melaksanakan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Panitera Muda Perkara dan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

KETIKA KMA MENDEKAP HANGAT ANAK KORBAN LION AIR JT-610
Humas-Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia dan PT. Taspen (Persero) mengadakan pertemuan dalam rangka silaturrahim dengan para keluarga korban penumpang Lion Air JT-610 yang berasal dari keluarga besar Mahkamah Agung, pada hari Senin, 6/11/18.

- --- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta " TERAMPIL " ( T ransparansi, E fektif dan Efesien, R amah, A kuntabel, M odern, Profesional, I ntegritas dan L ow Profil) --- I Situs Resmi PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Informasi Publik
- Survei Kepuasan Pelayanan Publik di PTUN Jakarta (New Versi)
- Formulir Izin Keluar Kantor PTUN Jakarta
- Formulir Resmi Permintaan Cuti PTUN Jakarta
- Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Pelayanan (Khusus Internal)
- Daftar Kehadiran / Kunjungan ke PTUN Jakarta (Khusus Internal )
- Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kordinasi (Khusus Internal)
- Dokumen Zona Integritas PTUN Jakarta
- Survey Persepsi Korupsi
- Siwas Mahkamah Agung RI
- Peta Bisnis PTUN Jakarta
- Pengaduan Online
- Informasi Pelayanan SMS
- Pengumuman Hari Libur Nasional & Cuti Bersama
- Direktori Putusan PTUN Jakarta
- Informasi Perkara
Jadwal Persidangan
Berikut ini adalah Pelayanan Informasi Jadwal Persidangan yang Terdapat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dengan Tujuan Untuk Memberikan Informasi Seputar Jadwal Persidangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan Bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat Serta Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Peradilan., Sebagai Perwujudan KMA 1-144 Tahun 2011.
Penelusuran Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Selanjutnya Disingkat SIPP PTUN JKT., Merupakan Sebuah Aplikasi Komputer yang Memadukan Kemudahan Pengolahan dan Pencetakan Seluruh Dokumen Perkara Dengan Pengolahan Data-data Perkara yang Terotomatisasi dan Terintegrasi Berdasarkan 5 (lima) Pola Bindalmin. dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Peradilan.

Prosedur Pelayanan Informasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Terdiri Dari 2 (dua) Jenis : Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus. Untuk Lebih Jelasnya Mengenai Tata Cara Permohonan Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Silahkan Klik Pada Tombol Dibawah ini.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara yang terotomatisasi dan terintegrasi berdasarkan 5 Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Peradilan. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Klik Pada Tombol Dibawah ini

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Klik Pada Tombol Dibawah ini

Berikut Ini Merupakan Seluruh Dokumen dalam bentuk Manual Mutu Dan Standart Operation Procedure (SOP) Wakil Manajemen serta Bagian Keseretariatan dan Kepaniteraan Tahun 2015 s/d 2017 Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Hak Cipta Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Klik Pada Tombol Tautan Dibawah ini

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
Mahkamah Agung RI Pada Tanggal 9 Januari 2014 Telah Menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi Di Pengadilan
Ketua Mahkamah Agung RI Pada Tanggal 5 Januari 2011 Telah Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Klik Tombol Dibawah ini.

Syarat dan Tata Cara Pengaduan Di Pengadilan
Syarat dan Tata Cara Pengaduan Mengacu Pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 Tanggal 4 Juni 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Pengadilan.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Selalu Siap Memberikan Pelayanan Prima
Pencarian
Informasi Cepat
Berikut ini adalah Reformasi Birokrasi (RB) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Download Soft Data Dibawah ini :
Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) :
Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.
Cetak Biru Pembaruan Peradilan :
Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035.
Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) :
Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi (RB) PTUN Jakarta.
Elektronik Dokumen (e-doc) Beserta Evidence-Evidence Area I s/d Area VIII Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) : Program Manajemen Perubahan.
--------------------- AREA I ---------------------
--------------------- AREA II --------------------
Penataan Peraturan Perundang-undangan. Penataan dan Penguatan Organisasi. Penataan Tata Laksana. Penataan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur. Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Penguatan Pengawasan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
--------------------- AREA III --------------------
--------------------- AREA IV -------------------
--------------------- AREA V ---------------------
--------------------- AREA VI --------------------
--------------------- AREA VII --------------------
--------------------- AREA VIII -------------------
Persyaratan Pengajuan Permohonan Berdasarkan Pasal 21 Dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Dan Nomor 5 Tahun 2015 Di PTUN Jakarta.
1. Pasal 21 Undang-Undang No. 30/2014
--------- (Perma No 04 Tahun 2015) ---------
2. Pasal 53 Undang-Undang No. 30/2014
--------- (Perma No 05 Tahun 2015) ---------
3. ------ Perma Nomor 2 Tahun 2016 ------
- Pengadaan Tanah Kepentingan Umum -
4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
--- Tentang Administrasi Pemerintahan ---
Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2016.
1. Kepaniteraan
2. Kesekretariatan
Surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pemberlakuan Penomoran Perkara Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).
Informasi Seputar Perkara Masuk, Perkara Putus (Dismissal, Perlawanan, Tk. Pertama), Perkara Gugur, Perkara Dicabut, Perkara Aktif Tk. Banding, Perkara Aktif Tk. Kasasi, Perkara Aktif Tk. Peninjauan Kembali (PK), Pengawasan Eksekusi dan Informasi Jadwal Persidangan yang Terupdate yang Dapat Diakses Oleh Publik Dimanapun Berada.
Informasi Surat Menyurat yang Berisikan Mengenai Seputar Pemberitahuan Panggilan Untuk Menghadiri Sidang Di Persidangan.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Telah Diunggah Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang Dapat Diakses Oleh Publik.
Informasi Pelayanan Pengaduan Berupa SMS yang Dapat Diakses Oleh Publik Dimanapun Berada Dengan Menggunakan Handphone / Mobile Phone Di Nomor : 085286536920.
Informasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu Di Pengadilan dan Juga Melayani Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara.
Kuesioner Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Informasi Seputar Layanan Pengaduan Secara Online bertujuan untuk membantu serta memberikan pelayanan maupun informasi kepada masyarakat luas, khususnya para pihak yang berperkara maupun tidak berperkara dan juga sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan yang Dapat Diakses Oleh Publik Dimanapun Berada.
Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia disingkat SIWAS adalah aplikasi Pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Siwas ditujukan untuk anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.
Informasi tentang Statistik Penanganan Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Tautan

Pembaruan Peradilan MA-RI
Silahkan Klik Tautan Diatas Agar Dapat Terhubung Ke Situs Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Ditjen. Badilmiltun. MA-RI
Silahkan Klik Tautan Diatas Agar Dapat Terhubung Ke Situs Direktorat Jenderal Badilmiltun. MA-RI.

Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
Silahkan Klik Tautan Diatas Agar Dapat Terhubung Ke Situs Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
Silahkan Klik Tautan Diatas Agar Dapat Terhubung Ke Situs Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Silahkan Klik Tautan Diatas Agar Dapat Terhubung Ke Situs Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

E Court Mahkamah Agung RI
Silahkan Klik Tautan Diatas Agar Dapat Terhubung Ke Situs E Court Mahkamah Agung RI
Kegiatan Pengadilan
Visitor Online
Hari ini 54
Pengunjung
5
Online