Jakarta, 29 Oktober 2026 – Wakil Ketua beserta jajaran para Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan secara luring oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Grand Mercure Kemayoran tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 27 hingga 29 Oktober 2026, dengan tujuan memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan serta meningkatkan pemahaman aparatur peradilan mengenai mekanisme penanganan pengaduan dan pemeriksaan.
Dalam forum koordinasi nasional tersebut, para peserta menerima pembekalan komprehensif mengenai berbagai materi strategis pengawasan peradilan:
-
Kebijakan dan Regulasi Penanganan Pengaduan: Penyampaian arah kebijakan pengawasan Mahkamah Agung RI serta pendalaman tata cara penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016.
-
Teknik Pemeriksaan dan Pelaporan: Pembekalan mengenai teknik pemeriksaan yang objektif serta standar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
-
Pengawasan Teknis dan Administrasi: Penguatan pengawasan menyeluruh pada bidang administrasi persidangan, administrasi perkara, hingga administrasi umum yang mencakup pengelolaan kepegawaian, Barang Milik Negara, dan keuangan.
-
Digitalisasi Pengawasan: Optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Wastitama serta tata cara pelaksanaan pemeriksaan berbasis teknologi guna mendukung pengawasan yang efektif dan transparan.
Melalui keikutsertaan aktif dalam rapat koordinasi ini, jajaran PTUN Jakarta diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal maupun penanganan pengaduan di satuan kerja. Langkah penguatan kapasitas ini menjadi wujud komitmen berkelanjutan PTUN Jakarta dalam mewujudkan badan peradilan yang bersih, profesional, akuntabel, serta senantiasa menjaga kepercayaan publik.
