PTUN Jakarta

Pengambil Sumpah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Jumat, 29 Agustus 2025 | admin web | Dibaca : 120 kali

Jakarta - Humas. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, H. Husban, S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada hari Jumat, 29 Agustus 2025 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam amanatnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menyampaikan agar melaksanakan tugas dengan penuh integritas, bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Keluarga besar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada para PPPK yang telah diangkat menjadi ASN.

POSTING TERKAIT

Rapat Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Bulan Oktober 2025

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-97 Di Pengadilan Tata Usaha…....

Pembinaan dan Pengawasan Oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

View this post on Instagram

Shared post on Time

Jam Pelayanan

Permohonan Informasi

Pendaftaran Perkara

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan melalui tautan berikut

Lebih Lanjut

Infografis e-Court Mahkamah Agung

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan melalui tautan berikut :

Lebih Lanjut

Informasi Alur Pendaftaran Perkara

Informasi Alur Pendaftaran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Selengkapnya

Informasi Cepat

Direktori Putusan PTUN Jakarta

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

Lebih Lanjut

Informasi PK dan Kasasi

Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi & PK

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum

Pemberian layanan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat Tidak mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Pengaduan PTUN Jakarta

Informasikan dan laporkan perbuatan berindikasi terjadinya pelanggaran di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Jakarta

Lebih Lanjut

SIWAS Mahkamah Agung RI

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

Lebih Lanjut

Statistik Perkara

Statistik Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Lebih Lanjut