Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi satuan kerja di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan peradilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta turut serta dalam kegiatan ini, yang dilaksanakan di Ruang Media Center PTUN Jakarta. Peserta mewakili jajaran pimpinan dan tim teknis, yaitu Ketua, Wakil Ketua, Panitera, serta Tim Penyusun SAKIP PTUN Jakarta.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting, diikuti oleh satuan kerja dari berbagai wilayah di bawah koordinasi Ditjen Badilmiltun. Materi utama dalam kegiatan ini merujuk pada penyusunan dan penguatan SAKIP sebagai alat manajemen kinerja pemerintah. Berdasarkan paparan narasumber dalam dokumen presentasi, SAKIP merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola kinerja instansi pemerintah secara:

• Akuntabel

• Efektif

• Efisien

• Terukur

• Transparan

SAKIP mencakup siklus manajemen kinerja mulai dari perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja. Selain itu, dijelaskan pula pembagian peran dalam pelaksanaan SAKIP, mulai dari Kementerian PAN-RB sebagai pembina hingga Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang menjalankan fungsi evaluasi, reviu laporan kinerja, dan konsultasi pemantapan.

Melalui sosialisasi ini, peserta diingatkan bahwa penyusunan SAKIP bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif, namun merupakan bagian dari pembentukan budaya kerja yang berorientasi pada hasil (result-based performance), transparansi, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berharap dapat semakin meningkatkan kualitas penyusunan dan implementasi SAKIP, serta mendukung pembangunan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang profesional di lingkungan peradilan.

Semoga kegiatan ini menjadi langkah berkelanjutan menuju peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik.

???? PTUN Jakarta — Melayani dengan Integritas dan Profesionalisme