JDIH - PTUN JAKARTA. Tim DPRD Halmahera dan Ditjen Badilmiltun MA RI telah melaksanakan Rapat Konsultasi mengenai Rencana Usulan Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah Maluku Utara (Sofifi). Rapat konsultasi ini dihadiri oleh Tim DPRD Halmahera yang terdiri dari Asnawi Lagalante (Wakil Ketua DPRD Halmahera), Husein Said (Ketua Komisi I), Muhammad Abusama (Anggota DPRD Halmahera), Abdullah Majid (Anggota DPRD Halmahera), M.Yunus Najar, M.Si (Anggota DPRD Halmahera), Hud. H. Ibrahim (Anggota DPRD Halmahera), Antoni Mahad (Anggota DPRD Halmahera), Bunyamin Hi Daud (Sekretaris Komisi I DPRD Halmahera), Djunaidy A.Md. (Staf Pendamping), Irwan Yusuf (Staf Pendamping) dan perwakilan dari Ditjen Badilmiltun MA RI yang terdiri dari Dedi Waryoman,S.Sos, M.H. (Kabag Umum Set. Ditjen Badilmiltun MA RI), Sri A.Sumarningrum, S.H., M.M. ( Kasubdit Bangganis Diltun), Ambar Sri Susilowati, SH., MH. (Kasudit Binmin Diltun), Djoko Purnomo, SH., MH. (Kasi Tata Kelola Diltun), Yuda Aji W. SH., MH. (Kasi Statdok Diltun), Sudiyono, SH. (Kasi Bimon Diltun), Nita Setyaningrum, ST., MSi. .(Staf Kasi Statdok Diltun), Hilda Riandini, A.Md (Staf Kasi Bimon Diltun). Acara dimulai dengan kata sambutan dari bapak Dedi Waryoman, S.Sos., M.H. (Kabag Umum Set. Ditjen Badilmiltun MA RI) dan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Asnawi Lagalante (Wakil Ketua DPRD Halmahera) tentang maksud dan tujuan Tim DPRD Halmahera berkunjung ke Ditjen Badilmiltun MA-RI.
Dalam kesempatan ini, Asnawi Lagalante menyampaikan kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat pencari keadilan. Ketika masyarakat membutuhkan keadilan, mereka terkendala oleh jarak dan biaya transportasi yang sangat besar, sehingga mengurungkan niat dalam mencari keadilan. Hal ini dirasa sangat disayangkan sekali dan dirasa sangat perlu dibentuk sebuah Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah Maluku Utara (Sofifi) atau di wilayah Halmahera Selatan untuk memudahkan akses dan akomodasi para pencari keadilan dalam menuntut hak-hak mereka. Para Tim tampak antusias sekali dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Halmahera. Masukan dan saran juga disampaikan oleh perwakilan dari Ditjen Badilmiltun MA RI tentang Prosedur Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Diharapkan dengan adanya kunjungan dalam rangka Audience/Konsultasi ini, semoga aspirasi-aspirasi rakyat yang disampaikan oleh Tim DPRD Halmahera dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga kedepannya keadilan dapat ditegakkan secara merata di seluruh Indonesia.
*) Sumber Informasi : ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id
