JAKARTA-HUMAS, Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Bercermin dari kejadian tahun 2016 lalu dimana masih ada aparat peradilan yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK., tentunnya menjadi tantangan bagi Mahkaham Agung. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial dalam sambutannya pada Pengambilan Sumpah Jabatan Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada Rabu, 11 Januari 2017 pukul 09.00 WIB.
Para Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dapat memberikan andil dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dari KKN, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Sebelumnya, di tahun 2016 Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan pengawasan diantaranya Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang penanganan pengaduan. Itu artinya Hakim Tinggi Pengawasn dituntut untuk bekerja lebih cepat karena aturan tersebut member batasan waktu dalam penanganan pengaduan, dan masyarakat dapat memantau secara langsung proses penanganan pengaduan dan masyarakat dapat memantau secara langsung.
- Lindi Kusumaningtyas, SH
- Hj. Luluk Tri Cahyaningrum, SH., MH
- Surya Perdamaian, SH
- Aviantara, SH., M.Hum
- Dr. Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum
