JDIH - PTUN JAKARTA. Bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jl. Ahmad Yani Kav. 58, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat pada Hari Senin sampai dengan Rabu Tanggal 13 s/d 15 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB dilaksanakan Kegiatan Validasi Data Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) di Lingkungan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari ini dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Ibu Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., Ak., M.M. dan selanjutnya dipimpin oleh Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak Mahjum, S.H., M.H. Kegiatan Validasi Data Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) juga dihadiri oleh Bapak Paino, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak Suraji, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Mutasi Kepegawaian Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Ibu Nur'aini, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun Kepegawaian Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak H. Ishaka, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Mutasi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara dan Mayor Datzun Riyanto, S.H. selaku Kepala Seksi Mutasi Hakim Peradilan Militer Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, serta Staff pada Unit Kerja Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kegiatan Validasi Data Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) di lingkungan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 197-1/SEK/KU.01/7/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI. Kegiatan Validasi Data Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dilaksanakan dengan mencocokan data asli (bukti fisik) dengan data yang telah dimasukkan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), selain itu dilakukan juga inspeksi terhadap kelengkapan bukti fisik yang wajib diunggah (E-Doc) ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).

Adapun beberapa poin hasil Kegiatan Validasi Data Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) di lingkungan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

1. Jumlah riil pegawai pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak  106 pegawai, berbeda 1 nilai dengan yang tertera pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Hal ini disebabkan karena masih ada 1 (satu) pegawai yang belum dikeluarkan dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dikarenakan belum terbitnya SK Mutasi.
2. Dari hasil monitoring kelengkapan data, diketahui prosentase kelengkapan data CPNS sudah mencapai 100% begitu pula dengan data PNS sudah mencapai 100%. Namun untuk prosentase kelengkapan data Pangkat baru mencapai 25% dan untuk prosentase kelengkapan data Jabatan baru mencapai 75%. Selain itu prosentase kelengkapan data Pendidikan sudah mencapai 100%.
3. Dari hasil monitoring validasi data, diketahui jumlah pegawai pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 106 pegawai, dengan komposisi 54 data CPNS yang valid, 52 data PNS yang valid, 525 data Kepangkatan yang valid, 326 data Jabatan yang valid dan 408 data mengenai Pendidikan yang valid.
4. Dari hasil monitoring kelengkapan data E-Doc, diketahui prosentase kelengkapan data E-Doc pada 106 pegawai yang berada pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah mencapai 100% baik pada Data E-Doc CPNS, PNS, Pangkat dan Pendidikan, namun prosentase kelengkapan data E-Doc Jabatan masih mencapai 75%.