akarta, Kamis, 26 Februari 2026 — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melaksanakan Rapat Bulanan yang bertempat di Ruang Aula Lantai 4. Kegiatan ini diawali dengan pembinaan oleh Ketua dan Wakil Ketua, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan kegiatan dari bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai bagian dari evaluasi kinerja bulanan.
Dalam pembinaannya, Ketua menekankan pentingnya penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7, 8, dan 9 yang mengatur tentang kode etik serta kedisiplinan aparatur. Disampaikan pula bahwa setiap pegawai yang terlambat atau tidak hadir wajib membuat surat keterangan dan melaporkannya secara berjenjang kepada atasan masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Secara umum, pelaksanaan tugas selama bulan Februari dinilai telah berjalan dengan cukup baik. Selain itu, pada bulan ini belum terdapat kegiatan pengawasan dari Badan Pengawasan (BAWAS). Ketua juga menginstruksikan kepada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) untuk mempersiapkan kegiatan Nuzulul Qur’an pada tanggal 17 Ramadhan yang akan dirangkaikan dengan buka puasa bersama.
Pada bidang Kepaniteraan, seluruh jajaran diingatkan untuk tertib dalam penginputan perkara ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) guna memastikan akurasi dan keterbukaan informasi perkara. Sementara itu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharapkan dapat melengkapi dokumentasi pelayanan berupa foto sebagai bukti apabila terdapat ketidakpuasan dari para pencari keadilan.
Seluruh pegawai juga kembali diingatkan akan kewajiban pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula harapan agar pada tahun ini satuan kerja PTUN Jakarta dapat diusulkan untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Wakil Ketua dalam pembinaannya menekankan pentingnya peningkatan integritas seluruh aparatur serta mendorong adanya diskusi dan tanya jawab dalam setiap forum rapat bulanan guna memperkuat pemahaman dan koordinasi. Selain itu, Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) diminta untuk segera melengkapi hasil pengawasan bulan Februari, dan bagian keuangan diingatkan untuk mencetak serta mendistribusikan slip gaji kepada seluruh pegawai.
.jpg)
Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan dari bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang menjadi sarana evaluasi serta koordinasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh jajaran PTUN Jakarta dapat terus menjaga profesionalisme, integritas, serta memberikan pelayanan yang optimal dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
