Jakarta, 2 Juni 2026 – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengikuti kegiatan Pembinaan Rutin Bulanan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Selasa, 2 Juni 2026. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti dari Ruang Aula Lantai 4 PTUN Jakarta.

Pembinaan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI. Dari PTUN Jakarta, kegiatan diikuti oleh Ketua PTUN Jakarta, para Hakim, Panitera, PLT Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh aparatur PTUN Jakarta.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Badilmiltun menyampaikan berbagai informasi terkait persiapan Pertandingan Tenis Perorangan Warga Peradilan (PTWP) yang akan diselenggarakan di Kota Malang. Pembahasan meliputi jadwal pelaksanaan kegiatan, susunan acara, kesiapan peserta, hingga berbagai aspek teknis pendukung guna memastikan kelancaran penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Selain membahas persiapan PTWP, pembinaan juga menitikberatkan pada pentingnya menjaga etika dan moral dalam lingkungan kerja yang semakin beragam dari sisi generasi. Perbedaan karakteristik, pola pikir, serta budaya kerja antar generasi diharapkan dapat menjadi kekuatan dalam membangun kolaborasi, sinergi, dan budaya kerja yang harmonis di lingkungan peradilan.

Direktur Jenderal Badilmiltun juga mengingatkan seluruh aparatur agar senantiasa mengedepankan sikap saling menghormati, menjunjung tinggi profesionalisme, serta membangun komunikasi yang efektif dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang produktif, adaptif terhadap perubahan, serta berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Melalui kegiatan pembinaan rutin ini, PTUN Jakarta terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat budaya kerja yang positif, serta mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang profesional, modern, dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Mahkamah Agung Republik Indonesia.