• --- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta " TERAMPIL " ( T ransparansi, E fektif dan Efesien, R amah, A kuntabel, M odern, Profesional, I ntegritas dan L ow Profil) --- I Situs Resmi PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Putusan Perkara 230/G/TF/2019/PTUN.JKT

WhatsApp Image 2020-06-03 at 17.42.20
Print this pageEmail this to someone

Humas – PTUN Jakarta. Rabu, 3 Juni 2020, Sidang Terbuka untuk umum Perkara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT. Antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI), diwakili oleh Abdul Manan,dkk dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) diwakili oleh Damar Juniarto. dkk., Melawan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Acara Pembacaan Putusan, yang dimulai pukul 10.00 WIB., Bertempat Di Ruang Sidang Chandra PTUN Jakarta dengan susunan majelis :

1. Nelvy Christin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis;

2. Baiq Yuliani, SH. sebagai Hakim Anggota I;

3. Indah Mayasari, SH., MH.  sebagai Hakim Anggota II;

4. Hj. Yeni Yeaniwilda, SE., SH., MH. selaku Panitera Pengganti;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

  • Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

  1.  Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
  2. Menyatakan Tindakan-Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:
  • Tindakan Pemerintahan Throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) sampai dengan pukul 20.30 WIT;
  • Tindakan Pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT;
  • Tindakan Pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT; Adalah perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
  1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

File Putusan : 2019_TF_G_230_putusan

WhatsApp Image 2020-06-03 at 17.30.52WhatsApp Image 2020-06-03 at 17.39.43

 

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas