• --- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta " TERAMPIL " ( T ransparansi, E fektif dan Efesien, R amah, A kuntabel, M odern, Profesional, I ntegritas dan L ow Profil) --- I Situs Resmi PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Putusan Perkara 82/G/2020/PTUN.JKT

Putusan
Print this pageEmail this to someone

Humas – PTUN Jakarta. Kamis, 23 Juli 2020, Sidang Terbuka untuk umum Perkara Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT. antara Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP., Melawan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Acara Pembacaan Putusan, yang dimulai pukul 11.00 WIB., Bertempat Di Ruang Sidang Kartika PTUN Jakarta dengan susunan majelis :

1. Enrico Simanjuntak, SH., MH sebagai Ketua Majelis;

2. Dr. Andi Muh. Ali Rahman, SH., MH   sebagai Hakim Anggota I;

3. Dr. Umar Dani, SH., MH  sebagai Hakim Anggota II;

4. Mulyati, SH., MH selaku Panitera Pengganti;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

Dalam Penundaan:

  1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020;
  2. Memerintahkan atau Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020 selama proses pemeriksaan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Eksepsi:

–     Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020;
  4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017 – 2022 seperti semula sebelum diberhentikan;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 332.000,00. (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

File Putusan : PTUN.JKT_2020_G_82_putusan_akhir

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas